Sorendiweri - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Supiori Drs. MARWAN, M.Si, menerima langsung kunjungan tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua yang diketuai oleh Ibu Melania Pasifika Kirihio, SH, MH, maksud kunjungan tersebut dalam rangka melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan pengaduan dan perizinan tahun 2024. Yang mana kunjungan tersebut berlangsung di kantor DPMPTSP Kabupaten Supiori pada hari Rabu, 12 Juni 2024.

Dalam kunjungan dari tim Ombudsman RI disambut dan bertemu langsung dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori bersama Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan sejumlah Staf lainnya baik Staf Front Office dan Back Office.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Supiori Drs. MARWAN, M.Si menyatakan, “dengan senang hati kami menerima semua saran perbaikan dari tim Ombudsman RI yang mana masukan dan saran tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik dari kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat lebih khususnya penerima layanan di Kabupaten Supiori dan Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang  kami berikan kepada masyarakat.”

Atas hasil kunjungan dan evaluasi terhadap proses pelayanan publik, penanganan pengaduan dan perizinan yang telah dilaksanakan saat ini oleh DPMPTSP Kabupaten Supiori, tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua menyatakan sudah sangat baik, perlu dipertahankan dan perlu mendapat beberapa berbaikan dan penambahan fasilitas yang saat ini belum ada khususnya kepada penerima layanan publik.

Dalam kunjungan tersebut, tim Ombudsman melakukan evaluasi terhadap proses pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Supiori, termasuk penanganan pengaduan dan perizinan. Hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan pengembangan pelayanan publik di masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur di seluruh indonesia lebih khususnya masyarakat Kabupaten Supiori.

Kunjungan dan evaluasi ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah khususnya penyelenggara layanan publik dengan lembaga pengawas pelayanan publik seperti Ombudsman RI, demi terciptanya pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas di Indonesia lebih khususnya di Kabupaten Supiori. - (R. Adadikam)